KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID--Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Malang mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 menggunakan koefisien alfa sebesar 0,6. Usulan tersebut disampaikan bersama sejumlah asosiasi pengusaha dalam rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Malang di Gedung Gaperoma, Jumat (20/11/2026). Dengan mempertimbangkan, keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Ketua KADIN Kabupaten Malang, Prof Bambang Suryanto, mengatakan penentuan besaran kenaikan upah tidak bisa hanya dilihat dari kepentingan pekerja. Kondisi perusahaan, terutama meningkatnya biaya operasional dan kemampuan finansial masing-masing pelaku usaha, juga harus menjadi pertimbangan.
Menurutnya, KADIN pada awal pembahasan mengusulkan koefisien alfa 0,5. Namun, setelah melalui pembahasan bersama asosiasi pengusaha lainnya, disepakati usulan bersama menggunakan alfa 0,6 untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.
"Harapan kami kenaikan ini tidak membebani para pengusaha untuk melakukan usahanya. Sehingga usaha tetap jalan, ekonomi tetap berjalan, dan UMK bisa diterima masyarakat dengan baik," ujarnya kepada Disway Malang, Sabtu 21/11/2026.
BACA JUGA:UMK Kota Malang 2027 Diusulkan Naik, Besaran Masih Dirahasiakan
Biaya Operasional Jadi Pertimbangan
Bambang menjelaskan, dalam pembahasan Dewan Pengupahan terdapat perbedaan usulan antara kelompok pengusaha dan serikat pekerja. Kelompok pengusaha akhirnya menyepakati alfa 0,6, sedangkan unsur serikat pekerja mengajukan angka 0,9.
BACA JUGA:Kadin Kabupaten Malang Siapkan Perusahaan Ikuti Program Magang Nasional 2026
Perbedaan tersebut berdampak langsung terhadap besaran kenaikan UMK Kabupaten Malang 2027.
Berdasarkan hasil rapat LKS Tripartit, UMK Kabupaten Malang 2026 sebesar Rp 3.802.862. Dengan menggunakan formula penyesuaian yang mempertimbangkan inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,92 persen, usulan alfa 0,6 menghasilkan proyeksi UMK sebesar Rp 4.064.574,96 atau meningkat 6,88 persen.
Sementara itu, apabila menggunakan alfa 0,9 sebagaimana usulan serikat pekerja, proyeksi UMK mencapai Rp 4.132.113,79 atau naik 8,66 persen.
Bambang menilai, kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban perusahaan. Terlebih, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan finansial yang sama untuk memenuhi ketentuan upah minimum.
Ia juga menyoroti pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap inflasi. Menurutnya, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan operasional perusahaan.
"Ketika BBM naik, inflasi juga akan tinggi. Dampaknya, kenaikan UMK bisa semakin besar. Kami berharap pemerintah melalui Kementerian ESDM bisa menyediakan bahan bakar dengan kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi," jelasnya.
Soroti Kemampuan Perusahaan dan Upah Sektoral
Selain persoalan UMK, KADIN Kabupaten Malang juga memberikan perhatian terhadap usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027.
BACA JUGA:KADIN Malang Siap Kolaborasi dengan ICMI, Bidik UMKM hingga Pertanian