17 Kendaraan Dinas Diskopindag Kota Malang Belum Bayar Pajak

Kamis 19-11-2026,13:55 WIB
Reporter : Abdul Halim
Editor : Mohammad Khakim

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID – Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk 17 kendaraan dinas milik Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang belum masuk dalam alokasi anggaran 2026. Akibatnya, kewajiban pajak kendaraan tersebut baru direncanakan dibayarkan pada Februari 2027.

BACA JUGA:UMKM Go Digital Batu, Kentang dan Sayur Diolah Jadi Produk Unggulan

Kondisi ini menjadi sorotan setelah Malang Corruption Watch (MCW) mengungkap adanya 128 kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Temuan tersebut merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, membenarkan adanya kendaraan di instansinya yang belum dibayarkan pajaknya. Namun, ia menyebut persoalannya terletak pada belum tersedianya anggaran, bukan penggelapan sebagaimana yang mungkin dipersepsikan dari temuan tersebut.

“Memang belum dianggarkan untuk 17 kendaraan itu sehingga nanti di tahun anggaran 2027 baru terbayarkan di bulan Februari,” kata Eko saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Eko menjelaskan, kendaraan-kendaraan tersebut merupakan unit lama, sebagian di antaranya keluaran 2015 dan 2016. Seluruhnya juga disebut sudah tidak digunakan untuk operasional dinas.


Kepala Diskopindag Kota Malang--halim/diswaymalang

Meski demikian, terdapat perbedaan data antara keterangan Diskopindag dan catatan yang dipublikasikan MCW. Dalam rinciannya, MCW mencatat 29 kendaraan di lingkungan Diskopindag belum membayar PKB, terdiri atas 17 kendaraan roda dua dan tiga serta 12 kendaraan roda empat ke atas.

Sementara itu, Eko menyebut jumlah kendaraan yang menjadi persoalan di instansinya hanya 17 unit. Perbedaan pencatatan tersebut belum mendapat penjelasan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, MCW mencatat 128 kendaraan dinas pada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) belum memenuhi kewajiban PKB. Rinciannya, 96 kendaraan roda dua dan tiga serta 32 kendaraan roda empat ke atas.

Badan Pekerja MCW, Mu’izzul M Mubarok, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan dalam pengawasan dan administrasi aset daerah. Menurutnya, kewajiban pajak kendaraan semestinya menjadi bagian dari perencanaan anggaran rutin setiap OPD.

BACA JUGA:Persib vs Shan United: Duel Balsa Sekulic dan Edson Junior, Siapa Lebih Tajam?

Ia juga mempertanyakan kondisi tersebut karena pemerintah selama ini mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sementara kendaraan milik pemerintah daerah justru masih tercatat belum membayar pajak.

MCW mendesak Wali Kota Malang memastikan seluruh OPD terkait menyelesaikan kewajiban PKB dan menyampaikan perkembangan pembayarannya kepada publik. Organisasi tersebut juga meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengevaluasi tata kelola kendaraan dinas.

“Kami juga mendesak Wali Kota Malang memastikan seluruh OPD terkait menyelesaikan pembayaran PKB dan membuka progresnya kepada publik, sekaligus meminta BKAD mengevaluasi pengelolaan aset daerah,” ujar Mu’izz.

Kategori :