KLOJEN, DISWAYMALANG.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Madyopuro 2 menyusul dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 22 siswa SMK Kesehatan Adi Husada. Pemkot akan memeriksa sekolah dan dapur penyedia makanan untuk menelusuri penyebab kejadian tersebut.
Ketua Satgas MBG Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan, pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengevaluasi operasional SPPG yang memasok makanan kepada para siswa.
Pj Sekda Kota Malang saat diwawancari awak media--
“Kami akan cek ke sekolah dan SPPG-nya,” ujar Dandung yang juga menjabat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, penghentian sementara dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan program MBG, SPPG bersangkutan dapat dikenai konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk sementara harus kami hentikan dulu, tetapi kami butuh cek langsung untuk menindaklanjuti,” katanya.
Dandung menambahkan, penentuan tindak lanjut terhadap operasional SPPG juga melibatkan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, langkah selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan pihaknya bersama Satgas MBG akan mendatangi SPPG Madyopuro 2 untuk menggali informasi terkait dugaan gangguan pencernaan yang dialami siswa setelah mengonsumsi makanan dari dapur tersebut.
BACA JUGA:CPNS 2026 Dibuka November, Bagaimana Peluang Lulusan SMA hingga S1?
Selain menangani kejadian di Madyopuro 2, Pemkot Malang juga menyiapkan evaluasi terhadap seluruh SPPG di wilayahnya. Ketua Satgas MBG akan mengoordinasikan rencana visitasi terhadap 87 SPPG yang beroperasi di Kota Malang.
Husnul menjelaskan, evaluasi akan mengacu pada sekitar 16 indikator yang ditetapkan Kepala BGN. Hasil pemeriksaan nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi BGN sebagai dasar penentuan rekomendasi operasional masing-masing SPPG.
Terdapat tiga kemungkinan rekomendasi, yakni SPPG tetap beroperasi, beroperasi dengan perubahan atau perbaikan, maupun tidak beroperasi.
Menurut Husnul, SPPG yang mendapat rekomendasi perbaikan akan kembali dievaluasi untuk memastikan seluruh ketentuan yang diminta telah dipenuhi.
“Sejauh ini baru ada dua yang sudah dilakukan monitoring, pengawasan, dan visitasi. Sementara 85 lainnya nanti akan terjadwal oleh Kepala Satgas MBG Kota Malang,” pungkasnya.