KBD juga meminta Pemerintah Kota Batu mengambil sikap konsisten dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan sumber mata air. Pemerintah daerah diharapkan menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah pusat agar aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama.
Bagi komunitas tersebut, pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi formal. Warga yang tinggal di sekitar kawasan pengembangan harus memperoleh informasi yang jelas dan kesempatan menyampaikan keberatan.
Tuntutan lainnya adalah pelaksanaan kajian secara mendalam dan terbuka. Kajian tersebut perlu mencakup aspek lingkungan, hidrologi, geologi, tata ruang, serta dampak sosial.
KBD juga meminta agar proses kajian melibatkan kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Kawasan hulu DAS Brantas, zona resapan air, kawasan lindung, serta situs sejarah dan budaya dinilai harus memperoleh perlindungan nyata.
BACA JUGA:3 Pemandian Air Panas Kota Batu, dari Cangar hingga Onsen Jepang!
Minta Alternatif Energi yang Lebih Ramah Lingkungan
KBD tidak menutup mata terhadap kebutuhan pengembangan energi terbarukan. Namun, komunitas tersebut mengingatkan bahwa transisi energi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keselamatan ruang hidup masyarakat.
Karena itu, pemerintah didorong mencari alternatif pengembangan energi yang lebih sesuai dengan kondisi ekologis Kota Batu. Pilihan kebijakan energi, menurut KBD, harus mampu menjawab kebutuhan listrik tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber air dan kawasan penyangga kehidupan.
Sunarto mengajak masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, tokoh budaya, dan generasi muda untuk bersama-sama mengawal masa depan Kota Batu.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, tokoh budaya, dan generasi muda untuk bersama-sama menjaga masa depan Kota Batu. Perjuangan ini bukan semata-mata tentang menolak sebuah proyek, tetapi tentang mempertahankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, sumber air yang lestari, dan ruang hidup yang aman," tutupnya.
Bagi KBD, perdebatan mengenai geothermal di Kota Batu pada akhirnya bukan hanya menyangkut pilihan teknologi energi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan dan hak masyarakat atas sumber kehidupan yang berkelanjutan.