Meski partai politik dapat menyampaikan aspirasi mengenai figur yang dianggap layak, proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki aturan konstitusional tersendiri.
BACA JUGA:MPR Bentuk Dua Tim, Siapkan Pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, lembaga tersebut memilih satu di antara dua nama yang diajukan.
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Pasal 46 mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua nama calon beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dengan demikian, usulan PKB agar calon berasal dari Gerindra merupakan aspirasi politik partai. Keputusan mengenai dua nama yang diajukan secara konstitusional berada di tangan Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
PKB Dorong Efektivitas Pemerintahan Prabowo
Alasan efektivitas pemerintahan menjadi penekanan utama Cak Imin dalam menyampaikan sikap partainya. PKB menilai koordinasi dan soliditas di lingkungan pemerintahan perlu dijaga agar agenda Presiden Prabowo dapat berjalan lebih efektif.
Usulan dari Gerindra juga menambah pembicaraan politik mengenai komposisi kepemimpinan nasional setelah munculnya persoalan kekosongan jabatan wakil presiden.
Meski demikian, proses tersebut masih harus melewati tahapan ketatanegaraan. Pernyataan dukungan dari partai politik belum dapat dimaknai sebagai keputusan final mengenai sosok pengganti.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada komunikasi politik antarpihak, keputusan Presiden, serta mekanisme pemilihan di MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.