KLOJEN, DISWAYMALANG.ID - Perum BULOG Kantor Cabang Malang memperluas akses masyarakat terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang akhir 2026. Penjualan dilakukan melalui pasar tradisional, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), pengecer, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Salah satu upaya mendekatkan beras SPHP kepada konsumen dilakukan melalui GPM di kawasan Car Free Day (CFD) Kota Malang, Minggu (15/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah menjaga ketersediaan beras sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang periode kebutuhan akhir tahun.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Malang M Nurjuliansyah Rachman mengatakan, distribusi SPHP tidak hanya mengandalkan pasar tradisional. BULOG juga memanfaatkan jaringan RPK serta bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, kawasan CFD menjadi salah satu lokasi strategis untuk menjangkau konsumen secara langsung. Aktivitas warga yang tinggi pada akhir pekan memungkinkan masyarakat memperoleh beras SPHP tanpa harus mendatangi pasar tertentu.
BACA JUGA:Ekonomi Malang Raya Tumbuh 6 Persen, Kredit Tembus Rp112 Triliun
Beras SPHP Dijual dengan Harga Maksimal Rp12.500 per Kilogram
Beras SPHP merupakan beras program pemerintah yang disalurkan Perum BULOG berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan menahan gejolak harga beras di tingkat konsumen.
Untuk wilayah Jawa, termasuk Jawa Timur, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP di tingkat konsumen ditetapkan maksimal Rp12.500 per kilogram. Dengan demikian, kemasan 5 kilogram memiliki harga maksimal Rp62.500 apabila dijual sesuai ketentuan.
Bapanas juga mengatur harga pada setiap tahapan distribusi. Untuk Zona I yang mencakup Jawa, harga penjualan di gudang BULOG ditetapkan Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga maksimal dari distributor ke pengecer sebesar Rp11.700 per kilogram.
Gerakan Pangan Murah Bulog Malang--
Ketentuan tersebut menjadi acuan agar beras SPHP sampai kepada masyarakat dengan harga sesuai kebijakan pemerintah. Harga di tingkat konsumen tidak boleh melampaui HET yang berlaku.
Pembelian Beras SPHP Dibatasi agar Tepat Sasaran
Selain mengatur harga, pemerintah juga menetapkan batas pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Kebijakan ini dimaksudkan agar beras program pemerintah tidak diborong dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan kemasan atau merek berbeda.
Berdasarkan petunjuk teknis Bapanas tahun 2026, konsumen dapat membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau total 25 kilogram. Tersedia pula pilihan kemasan 2 kilogram dengan batas pembelian maksimal dua kemasan.
Beras SPHP yang telah dibeli tidak diperbolehkan untuk dijual kembali. Ketentuan ini penting karena program tersebut menggunakan dukungan anggaran pemerintah dan ditujukan untuk membantu konsumen akhir.