Temuan tersebut antara lain menyinggung konsesi yang dikaitkan dengan kelompok usaha Genting, IOI, Kuala Lumpur Kepong (KLK), Bumitama, dan First Resources.
Greenpeace menekankan bahwa keberadaan titik sumber asap di dalam konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan siapa yang menyalakan api atau menetapkan tanggung jawab hukum perusahaan. Data itu menjadi dasar untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap aktivitas di wilayah konsesi dan hubungan kepemilikannya.
Agenda ASEAN Tak Hanya Membahas Karhutla
Selain kabut asap lintas batas, KTT ASEAN ke-49 juga membahas sejumlah persoalan strategis. Di antaranya perkembangan situasi Myanmar, keamanan maritim, ketahanan energi dan pangan, serta penguatan kerja sama ekonomi kawasan.
Pertemuan dengan negara mitra dialog dijadwalkan berlangsung pada 16–17 November. Sejumlah isu geopolitik dan ekonomi global juga diperkirakan mewarnai pembicaraan, termasuk hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengikuti rangkaian pertemuan terkait ASEAN pada 17 November. Sementara itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang masuk dalam agenda pertemuan para pemimpin ASEAN dengan mitra dialog.
Bagi Indonesia, pembahasan karhutla di forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama pencegahan kebakaran sekaligus menangani dampak asap lintas negara. Tantangannya bukan hanya memadamkan api ketika kebakaran terjadi, melainkan memastikan pencegahan, pengawasan konsesi, dan penegakan hukum berjalan konsisten.
Persoalan kabut asap juga memperlihatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan tidak berhenti pada batas administrasi negara. Karena itu, penanganannya membutuhkan komitmen bersama, transparansi data, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terbukti terlibat.