LOWOKWARU, DISWAYMALANG.ID - Universitas Negeri Malang (UM) mengusulkan tiga fakultas untuk mengikuti penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu hasil penguatan reformasi birokrasi yang akan dilanjutkan melalui evaluasi dan pembenahan tata kelola pada 2027.
Kepala Badan Pengawasan Internal (BPI) UM, Prof Dr Sugiharto, mengatakan, ketiga fakultas tersebut berhasil melanjutkan proses pembangunan Zona Integritas hingga tahap pengusulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi motivasi bagi fakultas dan unit kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta pelayanan.
“Bangun kekompakan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, bangun sistem pengendalian yang baik, serta perkuat kerja sama. Jangan lupa berkolaborasi dengan BPI apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan,” ujarnya, Jumat (12/11/2026).
BACA JUGA:24 Asesor LSP UM Ikuti Uji Ulang Kompetensi, Ini Tujuannya
Penguatan tersebut dibahas dalam Workshop Strategi Sukses Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas UM Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Perpustakaan UM.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sepanjang 2026 dan penyusunan strategi untuk tahun berikutnya.
Dalam pemaparan dan diskusi, pembangunan Zona Integritas ditekankan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif. Implementasinya harus terlihat dalam perbaikan sistem pelayanan, inovasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan kinerja organisasi.
BACA JUGA:Hari Kebaikan Sedunia, 3 Aksi Sosial Konsisten Warga Malang Raya
Sejumlah tantangan juga menjadi perhatian, mulai dari konsistensi komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, penguatan sistem pendukung hingga integrasi indikator Zona Integritas dalam manajemen dan budaya kerja sehari-hari.
Perwakilan Kementerian PANRB mengingatkan agar unit kerja tidak berhenti melakukan pembenahan setelah memperoleh predikat Zona Integritas. Konsistensi diperlukan untuk menjaga kualitas tata kelola sekaligus meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
UM juga didorong mengintegrasikan pembangunan Zona Integritas dengan sistem manajerial yang telah berjalan. Dengan begitu, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian risiko, serta penyelesaian permasalahan dapat menjadi bagian dari rutinitas organisasi.
Hasil evaluasi 2026 selanjutnya menjadi pijakan UM dalam menyusun program pembangunan Zona Integritas 2027. Penguatan sinergi antara pimpinan fakultas dan seluruh unit kerja diharapkan dapat memperluas keterlibatan unit dalam proses pembangunan menuju predikat WBK/WBBM.
Upaya ini juga dikaitkan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang kelembagaan yang tangguh serta Tujuan 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan.