KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID--Semangat perjuangan para pahlawan bangsa tidak boleh berhenti sebatas mengenang sejarah. Nilai keberanian, persatuan, dan pengorbanan harus terus diwujudkan melalui kerja nyata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026) pagi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Budiar Anwar bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan itu, Budiar membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.
Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menghadiri upacara tersebut. Di antaranya Dandim 0818 Kabupaten Malang, Kapolres Malang, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Dalam amanat yang dibacakan, Budiar menyampaikan bahwa 10 November merupakan momentum penting untuk kembali mengingat keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
Perjuangan para pendahulu bangsa menjadi bukti bahwa kepentingan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Namun, menurutnya, kepahlawanan tidak hanya menjadi cerita masa lalu. Semangat tersebut harus tetap hidup dan diterapkan sesuai tantangan zaman.
"Perjuangan saat ini menemukan wujudnya melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat," ujar Budiar saat membacakan amanat Mensos RI.
Ia juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam membangun masa depan Indonesia.
Secara khusus, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945 dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sementara Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
BACA JUGA:Mujahadah Rubu'ussanah di Tumpang, Sekda Malang Ajak Jaga Kerukunan
Budiar menuturkan, amanat konstitusi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah bergerak cepat menghadirkan perlindungan, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.