Unit PPA mendalami dari sisi perlindungan perempuan dan anak, PPO mendalami dari sisi pengaduan, sementara Propam bertugas mendalami dari sisi dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri.
Menurut Iptu M Huda, pihaknya menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan proporsional.
"Kami memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional, objektif, dan proporsional, tanpa membedakan latar belakang maupun status pihak yang dilaporkan," tegas Iptu M. Huda.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Polres Batu tidak akan memberikan perlakuan istimewa hanya karena pihak yang dilaporkan adalah anggota Polri ataupun pejabat desa. Semua pihak akan diperlakukan sama di hadapan hukum.
BACA JUGA:Kapolres Batu Ajak SPSI dan Pengusaha Jaga Kondusivitas Ketenagakerjaan
Polres Batu juga memastikan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik anggota Polri, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku di internal Polri.
Proses tersebut bisa berlanjut ke pemeriksaan Propam, sidang kode etik, hingga sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terbukti.
Melihat antusiasme publik yang cukup tinggi terhadap kasus ini, terutama setelah video penggerebekan beredar luas, Iptu M. Huda menegaskan, Polres Batu mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak.
BACA JUGA:Operasi Sikat Semeru 2026, Polres Batu Bekuk 11 Tersangka Curanmor, 3 Diantaranya Residivis
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Polres Batu meminta agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak menghakimi pihak-pihak yang terlibat sebelum ada hasil resmi, dan memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan menyeluruh.
Hingga saat ini, proses pendalaman masih terus berjalan. Polres Batu berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penanganan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengganggu proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
"Dalam setiap perkara, asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, dan bukti-bukti yang ada harus diuji satu per satu agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, " tegas Iptu M Huda.