Status terakreditasi menjadi persyaratan dasar bagi perguruan tinggi, sedangkan predikat Unggul merupakan pengakuan atas capaian mutu yang lebih tinggi. Predikat tersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga kualitas melalui sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta ekosistem akademik yang kuat.
“Ke depan, target utamanya adalah melahirkan budaya mutu. Ketika budaya mutu sudah melekat, proses akreditasi tidak akan lagi menjadi momok atau beban kerja tambahan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ari turut menyoroti kesiapan perguruan tinggi, termasuk UM yang telah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), dalam menghadapi instrumen asesmen baru. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
Menurut Ari, perubahan paradigma akreditasi harus diikuti komitmen seluruh perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu. Dengan demikian, akreditasi tidak lagi menjadi kegiatan sesaat menjelang penilaian, melainkan bagian dari tata kelola kampus sehari-hari.
Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi menghasilkan lulusan berkualitas sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data pendidikan tinggi.