Selain perlengkapan kerja, aspirasi yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan. Rangga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian pendapatan para petugas kebersihan. Kenaikan penghasilan dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
"Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Batu, Bapak Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Sekda dan seluruh pengelola sampah," ujar Rangga. Ia mengapresiasi kesempatan yang diberikan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Wali Kota Mengapresiasi Penyampaian Aspirasi
Wali Kota Batu Nurochman merespons positif penyampaian aspirasi tersebut. Menurut Cak Nur, keberanian petugas menyampaikan kebutuhan secara langsung justru menjadi masukan penting bagi pemerintah. Ia meminta agar aspirasi tersebut tidak berhenti dalam forum pertemuan.
"Terima kasih kepada Mas Rangga dan rekan-rekan yang telah angkat bicara menyampaikan aspirasinya secara langsung, apa adanya dan tanpa berbelit-belit," tutur Nurochman yang kemudian menjelaskan sejumlah fasilitas yang akan diberikan kepada pasukan kebersihan Kota Batu.
Dari THL Menjadi PPPK Paruh Waktu
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan mengatakan, tahun ini status kepegawaian petugas kebersihan mengalami peningkatan. Tahun lalu status mayoritas petugas kebersihan masih didominasi oleh Tenaga Harian Lepas (THL).
"Tahun ini derajat dan kesejahteraan mereka diangkat melalui kebijakan Wali Kota Batu menjadi PPPK Paruh Waktu,” katanya.
BACA JUGA:Beasiswa Unggulan Kemendikdasmen 2026 Dibuka! Pendaftaran Tinggal 4 Hari, Ini Syarat dan Caranya
Perubahan status ini disebutnya sebagai hadiah terbesar bagi pasukan kuning. Dengan menjadi PPPK Paruh Waktu, hak dan kepastian kerja mereka jauh lebih terjamin dibanding sebelumnya.
Dian menambahkan, pemilihan lokasi di Pendapa Rumah Dinas juga punya tujuan khusus. Dengan suasana yang lebih dekat, komunikasi antara pimpinan dan petugas bisa berjalan dua arah.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Batu ingin menegaskan bahwa kebersihan kota tidak bisa lepas dari peran petugas lapangan. Dan kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab bersama pemerintah daerah.
“Dengan membaurnya jajaran pemerintah dan pasukan kuning, aspirasi bisa ditampung secara lebih konkret. Kebijakan yang lahir pun benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” pungkasnya.