BATU, DISWAYMALANG.ID–Pemerintah Kota Batu secara resmi menerima pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (11/5). Langkah ini menandai babak baru dalam upaya penguatan regulasi daerah yang mencakup sektor pertanian, birokrasi, hingga tata kelola aset.
Adapun tiga regulasi yang menjadi fokus pembahasan tersebut adalah:
- Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- Perubahan Ketiga Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BACA JUGA:Ijtihad Kemanusiaan: KBIHU Al-Ikhlas Gandeng Sobat Farm’s Kelola DAM Haji 2026 di Kota Batu
Sorotan DPRD: Implementasi dan Keberpihakan Rakyat
Juru Bicara Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu, Sujono Djonet, dalam penyampaiannya menekankan bahwa dewan tidak hanya memberikan apresiasi administratif, tetapi juga memberikan catatan kritis. DPRD mendorong agar ketiga Raperda ini tidak sekadar menjadi dokumen hukum, melainkan instrumen yang adaptif dan implementatif.
"Kami menyoroti urgensi perlindungan lahan pertanian agar tidak tergerus alih fungsi lahan yang masif. Selain itu, penataan perangkat daerah harus berorientasi pada efisiensi, serta pengelolaan aset daerah wajib dikelola secara transparan dan akuntabel," tegas Djonet.
Respons Pemerintah Kota Batu
Menanggapi masukan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyambut positif dinamika yang terjadi di parlemen. Ia menilai pandangan umum dari setiap fraksi merupakan elemen vital untuk menyempurnakan substansi regulasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
BACA JUGA:Menuju Kursi Sekda Kota Batu, Enam Birokrat Batu Berkompetisi Ketat di BKD Surabaya
"Seluruh masukan dan saran dari rekan-rekan DPRD adalah bahan evaluasi yang sangat penting. Kami ingin memastikan Raperda ini mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional," ujar Heli.
Heli menambahkan bahwa fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi karakteristik Kota Batu, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui struktur organisasi yang lebih lincah dan pengelolaan aset yang lebih tertib.
Pasca penyampaian pandangan umum ini, proses akan berlanjut pada agenda jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi, yang kemudian diikuti oleh pembahasan lebih mendalam di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama tim asistensi pemerintah daerah.
BACA JUGA:Spot Foto Paling Bermakna di Kota Batu, Patung Bung Karno saat Sungkem Ibunda