BATU, DISWAYMALANG.ID–Pemerintah Kota Batu tengah bersiap melakukan perombakan besar dalam struktur organisasinya. Langkah strategis ini ditandai dengan rencana pembentukan dua instansi mandiri baru, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Rencana tersebut resmi dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Senin (4/5). Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan bahwa rekonstruksi ini bukan sekedar pergantian nama papan atau penambahan jabatan. Namun, langkah krusial untuk menyelaraskan gerak birokrasi dengan visi besar RPJMD Mbatu Sae 2025-2029.
Menghapus Ketimpangan Beban Kerja
Pria yang akrab disapa Mas Heli ini mengungkapkan, struktur organisasi yang berjalan saat ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika kebutuhan lapangan. Hasil evaluasi internal menunjukkan adanya anomali beban kerja yang menghambat percepatan pembangunan.
"Kami menemukan fakta adanya ketimpangan. Ada OPD yang memikul beban kerja sangat masif namun didukung struktur yang ramping, sementara di sisi lain ada yang sebaliknya. Kesinambungan ini adalah 'lampu kuning' bagi efisiensi pelayanan publik," ujar Mas Heli di hadapan anggota legislatif.
Fokus pada Potensi Desa dan Pemuda
Keputusan untuk membentuk DPMD dan Dispora didasarkan pada kajian mendalam terkait potensi wilayah dan kemampuan fiskal daerah. Dengan menjadi dinas yang berdiri sendiri, diharapkan kebijakan di sektor pemberdayaan desa dapat lebih menyentuh akar rumput, mengingat desa adalah pilar utama perekonomian Kota Batu.
Demikian pula dengan sektor pemuda dan olahraga. Mas Heli memandang pelatihan atlet dan pemberdayaan generasi muda memerlukan wadah yang lebih fokus dan responsif. Penataan ulang ini diharapkan mampu menciptakan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang lebih presisi, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau terbengkalai.
Komitmen Pelayanan Responsif
Restrukturisasi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Batu dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lincah (agile). Mas Heli menekankan bahwa orientasi utama dari perubahan ini adalah kepuasan masyarakat.
"Perubahan ini adalah bentuk penyesuaian agar kinerja birokrasi kita lebih efektif. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih responsif dan tepat sasaran tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan," tutupnya.