KLOJEN, DISWAYMALANG.ID–Program seragam gratis di Kota Malang tahun ajaran 2026 resmi dipangkas. Pemerintah Kota Malang kini tidak lagi membagikan bantuan ke seluruh siswa, namun hanya menyasar keluarga kurang mampu.
Kebijakan ini berdampak langsung pada turunnya jumlah penerima dan anggaran secara signifikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana mencatat Anggaran turun drastis dari Rp8 miliar menjadi sekitar Rp2 miliar dan Jumlah penerima kini hanya sekitar 1.000 siswa.
BACA JUGA:UNISMA Sebarkan Informasi Beasiswa dan Program Internasional ke Taiwan kepada Mahasiswa dan Dosen
Padahal pada tahun sebelumnya, program ini menjangkau hampir seluruh siswa.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan kebijakan ini merupakan langkah efisiensi sekaligus penajaman sasaran bantuan. “Sekarang kita fokuskan pada yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya, Rabu (7/4).
Pemkot juga mengubah mekanisme penyaluran. Penentuan penerima kini Diusulkan langsung oleh sekolah dan Berdasarkan kondisi sosial ekonomi siswa.
BACA JUGA:Warga Kelurahan Sisir Gempar, Seorang Lansia Ditemukan Meninggal ngambang di Sungai Kaliputih
Langkah ini diambil agar bantuan tidak lagi bersifat merata, namun lebih tepat sasaran. Dampak lain dari pemangkasan anggaran adalah berkurangnya jenis bantuan.
Jika sebelumnya siswa menerima paket lengkap, kini Bantuan hanya difokuskan pada seragam utama dan Atribut tambahan dipangkas.
Rencana perluasan program ke sekolah swasta dipastikan batal direalisasikan tahun ini. Pemkot memilih fokus pada sekolah negeri dan prioritaskan kelompok paling membutuhkan.
BACA JUGA:SMPN 2 Batu Hentikan MBG selama TKA, MTs Hasyim Asy'ari Berlakukan MBG Hanya untuk Siswa yang TKA
Meski dipangkas, Pemkot Malang memastikan program tetap berjalan. Penyaluran ditargetkan sebelum tahun ajaran baru dimulai, agar siswa penerima bisa langsung memanfaatkan bantuan.
Di satu sisi, kebijakan ini dinilai membuat program lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain, pengurangan drastis anggaran dan cakupan menunjukkan adanya tekanan fiskal daerah yang berdampak pada layanan pendidikan.
Pemkot Malang pun menegaskan, langkah ini diambil agar program tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah.