Soal Efisiensi Anggaran, Dosen UMM Sarankan Pemerintah Lakukan Pemetaan Ulang Anggaran

MALANG, DISWAYMALANG.ID--Kebijakan efisiensi anggaran terus menuai kontroversi. Selain menjadi salah satu penyebab aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota awal pekan ini, kebijakan yang didasarkan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN ini juga mengundang banyak pendapat dari banyak pihak.

Salah satunya dari akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A. 

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan UMM inj, efisiensi anggaran memang diperlukan. Tetapi perlu dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pembangunan nasional. 

Kebijakan efisiensi anggaran, kata dia, memang bertujuan baik untuk menghindari pemborosan. Namun, pemerintah seharusnya tidak memangkas anggaran di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, serta kajian strategis untuk pembangunan berkelanjutan.

“Efisiensi yang dilakukan seharusnya hanya menyasar pengeluaran administratif yang tidak berdampak langsung pada pembangunan. Sementara itu, program strategis seperti pendidikan dan kesehatan justru harus mendapat dukungan penuh,” ujarnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini kemungkinan besar bertujuan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo Gibran. 

Melihat bahwa anggaran negara lebih diprioritaskan untuk program ini, sehingga sektor lain yang tak kalah penting justru terkena dampak efisiensi anggaran.

Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A. selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)--Humas UMM

Lebih lanjut lagi, ia juga menilai bahwa kebijakan ini berisiko menghambat percepatan pembangunan. Jika kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran berlebihan, mereka tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program prioritas. 

“Dampaknya pasti sangat buruk. Kementerian akan kesulitan dalam menjalankan percepatan pembangunan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia,” katanya.

Selain itu, ia melihat bahwa efisiensi anggaran ini juga berkaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembayaran utang negara yang semakin besar. 

Sebagai solusi, Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program-program yang benar-benar membutuhkan efisiensi anggaran dan yang tidak. 

Pemerintah perlu segera memastikan semua pejabat negara bekerja dengan baik dan menghindari keputusan yang tidak produktif seperti efisiensi anggaran yang berlebihan.

Menurutnya pemerintah sebaiknya segera meninjau kembali kebijakan ini agar tidak merugikan pembangunan nasional. 

Sumber: humas umm