GAPeknas Ungkap Alasan Pengusaha Usulkan Alfa 0,6 di UMK 2027

GAPeknas Ungkap Alasan Pengusaha Usulkan Alfa 0,6 di UMK 2027

Rapat Dewan Pengupahan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, di kantor GAPEROMA Malang, Jumat (20/11/2026)-agsant/diswaymalang-

MALANG, DISWAYMALANG.ID--Perbedaan usulan koefisien alfa antara kelompok pengusaha dan serikat pekerja mewarnai pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang 2027 dalam rapat Dewan Pengupahan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Jumat (20/11/2026). Unsur pengusaha mengusulkan alfa 0,6, sedangkan kelompok serikat pekerja mengajukan 0,9.

Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing pihak mempertimbangkan dua kepentingan berbeda. Yakni peningkatan upah pekerja dan kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Ketua GAPeknas Indonesia DPD Kabupaten Malang, Harry Soelasmono, menjelaskan, pembahasan UMK tahun depan menggunakan formula yang mengacu pada UMK tahun berjalan. Dengan mempertimbangkan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode tersebut dipilih karena penghitungan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum didukung survei dan kajian yang memadai.

Menurut Harry, proses penghitungan KHL membutuhkan waktu cukup panjang. Mulai dari menentukan sumber data, metode survei, hingga analisis kebutuhan masyarakat. Sementara itu, hasil pembahasan UMK 2027 harus segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

"Karena waktunya sudah mendesak, akhirnya digunakan satu rumusan, yaitu menggunakan UMK tahun 2026. Kenaikannya ditentukan melalui koefisien alfa," jelasnya.

BACA JUGA:KADIN Kabupaten Malang Minta Kenaikan UMK 2027 Tak Bebani Pengusaha

Pengusaha dan Buruh Berbeda Pandangan

Harry mengungkapkan, pemerintah pusat memberikan rentang koefisien alfa antara 0,5 hingga 1 untuk penghitungan UMK 2027. Angka tersebut menjadi ruang pembahasan bagi unsur pengusaha dan serikat pekerja dalam menentukan usulan kenaikan upah.

BACA JUGA:Pemkab Malang Perluas Desa Cerdas Fiskal ke Seluruh Desa pada 2027

Dalam rapat awal, masing-masing kelompok sempat menyampaikan lebih dari satu usulan angka. Setelah dilakukan pembahasan lanjutan, kelompok pengusaha akhirnya menyepakati alfa 0,6. Sementara itu, serikat pekerja menyepakati alfa 0,9 setelah sebelumnya terdapat usulan yang mencapai angka 1.

Unsur pengusaha yang terlibat terdiri dari APINDO, KADIN, GAPeknas, PHRI, dan GAPeroma. Sedangkan dari kelompok pekerja terdapat sejumlah organisasi serikat pekerja dan buruh.

Harry menilai perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari sudut pandang masing-masing pihak dalam melihat kebijakan pengupahan.

Serikat pekerja tentu mengharapkan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan anggotanya semakin baik. Sebaliknya, pengusaha harus memperhitungkan besarnya tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja.

"Kalau dari sisi pekerja tentu menginginkan upah lebih tinggi. Tetapi pengusaha juga berpikir, kalau gaji buruh dinaikkan sementara jumlah pekerjanya tidak sedikit, bagaimana nasib perusahaan ke depan?" ungkapnya.

Menurut Harry, ada dua faktor besar yang semestinya menjadi perhatian bersama, yakni kepentingan pengupahan dan eksistensi perusahaan. Keduanya tidak seharusnya dipisahkan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

KHL Belum Tuntas, UMSK Juga Diperdebatkan

Sumber: