UMK Kota Malang 2027 Diusulkan Naik, Besaran Masih Dirahasiakan
Ilustrasi buruh pabrik --
KLOJEN, DISWAYMALANG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyepakati satu usulan besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2027 melalui Rapat Dewan Pengupahan, Jumat (20/11/2026). Usulan tersebut dipastikan lebih tinggi dibandingkan UMK 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.736.101.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Sugeng Prastowo, mengatakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan selanjutnya dituangkan dalam surat rekomendasi Wali Kota Malang untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.
“Alhamdulillah, Rapat Dewan Pengupahan Kota Malang hari ini telah mencapai kesepakatan satu usulan rekomendasi UMK 2027,” ujar Sugeng, Sabtu (21/11).
Pemkot Malang menargetkan surat rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Timur pada hari yang sama. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi batas akhir penyampaian rekomendasi pada 21 November 2026.
Meski besaran kenaikan belum diungkapkan, Sugeng memastikan usulan UMK 2027 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penghitungannya mempertimbangkan sejumlah variabel, meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau koefisien alfa.
Sugeng menegaskan, Pemkot Malang hanya memiliki kewenangan mengusulkan besaran UMK berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan. Keputusan akhir mengenai penetapan UMK 2027 berada di tangan Gubernur Jawa Timur.
BACA JUGA:Arema FC Kalahkan PSS Sleman 3-0! Gol Cepat Johan Farizi Buka Pesta Singo Edan
“Kami hanya mengusulkan, bukan menetapkan. Hanya mengirimkan rekomendasi atas usulan Dewan Pengupahan. Kalau untuk penetapan UMK tetap menjadi kewenangan Gubernur,” jelasnya.
Menurut Sugeng, kesepakatan tersebut telah mengakomodasi aspirasi berbagai unsur dalam Dewan Pengupahan Kota Malang. Di antaranya perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi pengusaha, akademisi, dan unsur pemerintah.
Unsur pemerintah yang terlibat meliputi Disnaker-PMPTSP, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
BACA JUGA:Diskopindag Kota Malang Bekali Manajemen Pabrik Rokok ISO 45001:2018
Sementara itu, terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Sugeng menyebut indikator tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Namun, KHL tidak ditempatkan sebagai komponen tersendiri dalam formulasi penghitungan UMK.
Ia mengacu pada surat Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur yang menempatkan KHL sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengusulan upah minimum.
Terkait sosialisasi besaran UMK 2027, Pemkot Malang akan menunggu keputusan resmi Gubernur Jawa Timur. Sosialisasi ditargetkan berlangsung pada awal Desember 2026, sebelum UMK baru mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Sumber: