Perda LP2B Batu, Pemkot Lindungi Lahan Pertanian dari Alih Fungsi

Perda LP2B Batu, Pemkot Lindungi Lahan Pertanian dari Alih Fungsi

‎Wali Kota Batu menyampaikan sambutan Uji Publik Perda LP2B,-Sholeh/Diswaymalang-

BATU, DISWAYMALANG.ID- Di tengah derasnya arus investasi dan pesatnya pembangunan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu mengambil langkah tegas untuk melindungi lahan pertanian. Salah satu upaya itu dilakukan melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

‎Sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi tersebut, Pemkot Batu menggelar Uji Publik Perda LP2B di salah satu hotel di Kota Batu, Rabu (18/11/2026). Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat, petani, pelaku usaha, akademisi hingga perangkat daerah untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran sebelum aturan tersebut disahkan.

‎BACA JUGA:Wali Kota Batu Tegas Tolak Geothermal Songgoriti dan Sumberbrantas

‎Wali Kota Batu Nurochman yang hadir langsung dalam uji publik tersebut menegaskan bahwa Perda LP2B bukan sekadar produk hukum biasa. Regulasi ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani dan masa depan ketahanan pangan Kota Batu.

‎Ia meminta seluruh tahapan ini tidak berlarut-larut. Ia menargetkan seluruh rangkaian aturan, termasuk aturan teknisnya, bisa tuntas pada akhir tahun ini.

‎“Perda ini harus segera kita tuntaskan. Jangan sampai prosesnya berlama-lama, sementara di lapangan lahan pertanian kita terus berkurang. Kita ingin aturannya jelas, kuat, dan bisa langsung dijalankan,” ujarnya. 

‎BACA JUGA:Tabebuya Batu Kembali Mekar, Percantik Jalan Jelang Musim Hujan

‎Pria yang akrab disapa Cak itu menyebutkan, proses penyusunan produk hukum daerah di Kota Batu terus berjalan secara bertahap. Setelah melalui uji publik dan menampung berbagai masukan dari masyarakat. Rancangan peraturan tersebut akan disesuaikan kembali sebelum memasuki tahap harmonisasi di Biro Hukum Provinsi.

‎"Jika seluruh ketentuan, pasal, serta rujukan hukum dari tingkat provinsi dinyatakan sesuai, regulasi ini nantinya akan diajukan ke tingkat daerah untuk disahkan dan berlaku sah sebagai peraturan daerah," imbuhnya.

‎Meski demikian, proses legislasi ini masih memerlukan kelanjutan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur aspek teknis secara lebih mendetail. Perwali ini nantinya akan merumuskan bentuk insentif yang diberikan kepada petani, termasuk frekuensi pemberiannya, apakah tahunan atau periodik, yang dirumuskan langsung oleh Dinas Penanaman Modal.

‎BACA JUGA:Cak Udin Desak ESDM Batalkan Rencana Proyek Geothermal Songgoriti

‎“Saya minta Perwalinya juga segera disiapkan. Insentif untuk petani harus jelas bentuknya, kapan diberikan, dan siapa yang berhak menerima. Jangan sampai Perda sudah jadi, tapi petani belum merasakan manfaatnya,” tegas Cak Nur.

‎Menurut Cak Nur, salah satu poin paling krusial dalam regulasi ini adalah perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Mengingat pertumbuhan investasi di Kota Batu yang sangat masif, keberadaan Perda LP2B menjadi sangat penting agar para investor maupun petani tidak dengan mudah melepaskan alih fungsi lahan.

‎Wilayah yang ditetapkan sebagai zona pertanian tidak boleh dibangun atau dialihfungsikan sebagai kawasan ekonomi, demi menjaga keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sumber: disway