KPR Subsidi 2026: Syarat FLPP, Bunga 5 Persen dan Cara Ajukan
Illustrasi rumah subsidi-ist-
MALANG, DISWAYMALANG.ID - Kesempatan memiliki rumah pertama melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Program ini memberikan dukungan pembiayaan dengan bunga tetap 5 persen untuk rumah tapak. Uang muka dimulai dari 1 persen, sedangkan jangka waktu kredit dapat mencapai 40 tahun sesuai ketentuan dan persetujuan bank penyalur. Pembelian rumah melalui FLPP juga memperoleh fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ketentuan tersebut membuat FLPP menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pekerja yang belum mempunyai rumah. Namun, calon pemohon tetap perlu memperhatikan batas penghasilan, persyaratan kepemilikan rumah, serta kemampuan membayar cicilan.
Bunga Tetap 5 Persen, Tenor hingga 40 Tahun
Berdasarkan informasi resmi BP Tapera, KPR FLPP menawarkan suku bunga tetap 5 persen untuk rumah tapak selama masa kredit. Uang muka dimulai dari 1 persen dari harga rumah. Tenor maksimal yang tercantum pada laman BP Tapera mencapai 40 tahun.
BACA JUGA:Metro Point Bidik Pasar Kos Mahasiswa di Kawasan Kampus Malang
Besaran cicilan yang harus dibayar tetap bergantung pada harga rumah, nilai pembiayaan, tenor, dan hasil analisis bank. Karena itu, calon pembeli sebaiknya meminta simulasi angsuran secara tertulis sebelum menyepakati akad kredit.
Fasilitas FLPP juga mencakup premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Ketentuan pembebasan PPN mengikuti aturan perpajakan yang berlaku untuk rumah bersubsidi.
Batas Penghasilan KPR Subsidi 2026
Batas penghasilan calon penerima FLPP ditentukan berdasarkan wilayah dan status perkawinan. Untuk Jawa di luar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, batas penghasilan maksimal adalah Rp8,5 juta per bulan bagi pemohon belum kawin dan Rp10 juta bagi pemohon kawin.
Di Zona 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali, batasnya Rp9 juta bagi yang belum kawin serta Rp11 juta bagi yang kawin.
Zona 3 meliputi wilayah Papua dan provinsi-provinsi pemekarannya. Batas penghasilan maksimalnya Rp10,5 juta untuk pemohon belum kawin dan Rp12 juta untuk pemohon kawin.
Sementara itu, Zona 4 yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memiliki batas Rp12 juta bagi pemohon belum kawin serta Rp14 juta bagi pemohon kawin. Ketentuan khusus juga berlaku bagi satu orang peserta Tapera, dengan batas penghasilan mengikuti angka yang ditetapkan dalam regulasi.
Dengan demikian, masyarakat Malang Raya masuk Zona 1. Batas penghasilan yang digunakan bukan angka Jabodetabek, melainkan ketentuan Zona 1 tersebut.
Syarat Mengajukan KPR FLPP
Ada sejumlah persyaratan dasar yang harus dipenuhi calon penerima. Pemohon harus berkewarganegaraan Indonesia, tercatat sebagai penduduk di satu kabupaten atau kota, belum memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.
Pemohon dapat berstatus belum kawin maupun pasangan suami istri. Penghasilan tetap ataupun tidak tetap dapat diperhitungkan selama tidak melampaui batas MBR sesuai zonasi. Pengajuan juga harus melalui bank pelaksana dan mengikuti proses pemeriksaan kelayakan kredit.
Sumber: diolah dari berbagai sumber









