Mahasiswa Kabupaten Malang Desak Evaluasi MBG hingga KDMP, Ini Respons Wakil Ketua DPRD

KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID--Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kesejahteraan masyarakat, hingga supremasi sipil.

Massa aksi berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Al Qolam Malang, STIT Ibnu Sina Malang, dan Universitas Al-Rifa'ie. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.

Salah satu tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan penetapan status bencana nasional terhadap sektor pariwisata. Mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi faktual dan indikator sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, mereka mendesak penguatan penanganan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) apabila skema dan tata kelolanya tidak transparan serta minim partisipasi masyarakat. Mereka mengkhawatirkan program tersebut berpotensi merugikan perekonomian desa maupun pelaku UMKM lokal.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Soroti Rendahnya Minat Anak Muda Batu Jadi Petani

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan, kelembagaan, hingga dampak pelaksanaan program KDMP menjadi salah satu poin yang diminta mahasiswa.

Sorotan berikutnya diarahkan kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi total, mulai transparansi anggaran, kualitas gizi makanan, keamanan pangan, sistem distribusi, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Masa demonstrasi dari beberapa aliansi mahasiswa di Kabupaten Malang, menyampaikan 5 tuntutannya di hadapan Anggota DPRD Kabupaten Malang-agsant/diswaymalang-

Tidak hanya itu, persoalan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah menjamin akses pendidikan yang adil dan terjangkau, memperluas program beasiswa, serta mengevaluasi berbagai biaya pendidikan yang berpotensi membebani masyarakat.

Di sektor ekonomi, pemerintah didesak mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, memperbaiki distribusi pangan, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan petani.

BACA JUGA:Demo Mahasiswa di DPRD Kota Malang Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran, Bawa 8 Tuntutan

Tuntutan kelima berkaitan dengan penguatan supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Mahasiswa meminta agar orientasi utama TNI tetap berada pada fungsi pertahanan negara. Mereka juga mendesak evaluasi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil serta memastikan keterlibatan militer dalam urusan sipil tetap terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, menyampaikan kepada Disway Malang bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Menurutnya, aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diberikan ruang. DPRD tidak ingin menghalangi masyarakat maupun mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.

Sumber: