Anggota Komisi A DPRD Soroti Hiburan Malam dan Peredaran Miras di Kota Malang

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID--Perkembangan Kota Malang menuju kawasan metropolitan dinilai perlu diimbangi dengan upaya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Jangan sampai kemajuan pembangunan justru diikuti perubahan gaya hidup yang berpotensi membawa dampak negatif, khususnya bagi generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Djoko Prihatin saat mengadakan serap aspirasi di Bon Surya Malang, Senin  (2/11/2026) malam.

Djoko menyoroti fenomena meningkatnya aktivitas hiburan malam dan peredaran minuman beralkohol di Kota Malang. Menurutnya, status metropolitan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara karakter budaya serta local wisdom masyarakat Malang harus tetap menjadi pijakan utama.

"Metropolitan boleh datang, tetapi jangan sampai gaya hidup metropolitannya yang justru kita tarik ke sini. Pembangunannya yang perlu kita ambil, sedangkan budaya dan kearifan lokal Malang harus tetap dijaga," ujarnya kepada Disway Malang.

Dia mengingatkan, Kota Malang selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan pendidikan. Jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 200 ribu orang. Kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah tersebut tentu membawa latar belakang dan kebiasaan masing-masing.

Karena itu, menurutnya, diperlukan lingkungan sosial yang kondusif agar tujuan mereka datang ke Malang untuk menempuh pendidikan tidak terganggu oleh pengaruh gaya hidup yang kurang sesuai. Djoko menilai, keresahan masyarakat terhadap maraknya penjualan minuman beralkohol dan keberadaan tempat hiburan malam perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam upaya merespons persoalan tersebut, pihaknya juga telah melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, warga, serta tokoh pemuda untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kesadaran bersama menjaga lingkungan Kota Malang.

BACA JUGA:HUT ke-62 Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin Instruksikan Kader Turun Langsung ke Warga

"Harapan kami, orang tua yang mempercayakan anaknya untuk kuliah di Malang mendapatkan hasil yang baik. Mereka datang untuk belajar dan meraih cita-cita, bukan justru terjebak dalam kebebasan pergaulan dan hiburan malam," tegasnya.

Soroti Celah Perizinan Hiburan Malam

Persoalan lain yang menjadi perhatian Djoko adalah mekanisme perizinan tempat hiburan malam. Menurutnya, kewenangan perizinan yang berada di tingkat provinsi maupun pusat terkadang membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan. Dia mencontohkan, pernah ditemukan persoalan perizinan tempat hiburan malam yang secara administratif dinyatakan memenuhi ketentuan karena tidak terdapat fasilitas pendidikan maupun tempat ibadah di sekitar lokasi.

Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata terdapat masjid atau fasilitas pendidikan di wilayah kelurahan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha tersebut. Persoalan muncul karena pendataan titik lokasi perizinan hanya mengacu pada batas administrasi satu kelurahan. Akibatnya, keberadaan fasilitas umum di kelurahan tetangga tidak ikut terdeteksi.

"Ketika titik lokasinya diperiksa, dianggap aman karena tidak ada masjid atau sekolah di kelurahan tersebut. Padahal, di kelurahan sebelah yang berbatasan langsung ternyata ada. Hal seperti ini yang tidak ter-capture dalam sistem," jelasnya.

Karena itu, Djoko mengaku telah mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki sistem pengawasan perizinan. Dia juga mengingatkan pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur ketentuan jarak minimal 500 meter. Menurutnya, regulasi tersebut harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh hanya menjadi ketentuan administratif.

BACA JUGA:Retret Kepsek Kota Malang Habiskan Rp300 Juta, Golkar Minta Output Terukur

Usulkan Hiburan Malam Dipusatkan Satu Kawasan

Sumber: