Lima Kampus Malang Punya Jejak Kerja Sama JKN, BPJS Kesehatan Kini Gandeng 150 Perguruan Tinggi

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Perbaikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak cukup hanya mengandalkan evaluasi internal. BPJS Kesehatan mulai memperkuat peran perguruan tinggi dan kalangan peneliti agar kebijakan jaminan kesehatan disusun berdasarkan kajian akademis.

Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Diseminasi Hasil Kajian BPJS Kesehatan 2026 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Depok, Senin (2/11/2026). Dalam program ini, BPJS Kesehatan menggandeng sekitar 150 perguruan tinggi untuk memperluas kolaborasi penelitian.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan dr. Sutopo Patria Jati mengatakan, hasil kajian diharapkan menjadi masukan untuk memperbaiki mutu pelayanan, mengendalikan biaya, sekaligus memperkuat kebijakan penyelenggaraan JKN ke depan.

Riset Kampus untuk Perbaikan Layanan JKN

Sutopo menjelaskan, diseminasi hasil kajian memiliki dua sasaran. Pertama, untuk kebutuhan internal BPJS Kesehatan, terutama mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan serta pengendalian biaya.

Kedua, membuka ruang partisipasi eksternal bagi perguruan tinggi dan peneliti. Hasil penelitian dari kalangan akademisi diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

"Eksternal adalah untuk bisa melibatkan dan sekaligus memberikan semacam kesempatan kepada perguruan tinggi ataupun yang lain untuk bisa ikut terlibat di dalam memberikan satu penelitian yang menjadi basis untuk pengambilan keputusan dan atau kebijakan kami untuk perbaikan JKN ke depan," jelas Sutopo.

Menurut dia, kegiatan diseminasi tersebut telah berjalan sekitar tiga tahun. Ke depan, BPJS Kesehatan ingin memperkuat pola kerja sama berbasis kampus karena perguruan tinggi memiliki kapasitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hampir 98 Persen Penduduk Dilayani JKN

Sutopo menilai keterlibatan akademisi penting karena cakupan pelayanan JKN sangat luas. BPJS Kesehatan saat ini memberikan perlindungan kepada hampir 98 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan tersebut membuat masukan dari berbagai kalangan dibutuhkan untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan di lapangan. Kajian ilmiah juga diperlukan agar perbaikan program tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi memiliki landasan penelitian yang kuat.

"Karena kami memberikan pelayanan kepada hampir sembilan puluh delapan persen bagi masyarakat, itu kita akan mendapatkan banyak masukan dan sekaligus perbaikan di dalam pelayanan," ungkapnya.

Ia menegaskan, penguatan JKN membutuhkan penelitian yang memadai. Dengan begitu, hasil kajian dapat digunakan untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat bagi peserta maupun penyelenggara program.

Kampus Malang Sudah Terhubung dengan BPJS Kesehatan

Sumber: disway dan sumber lainnya