5 Tuntutan BEM UI dalam Demo 28 Oktober, dari Karhutla hingga Pendidikan

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan, penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan, hingga kebebasan berpendapat menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi bertajuk #IndonesiaSadar. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan elemen masyarakat sipil menjadwalkan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB. Mahasiswa mengajak berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah dan persoalan nasional yang mereka nilai belum terselesaikan.

Lima tuntutan yang disuarakan mencakup penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi dan pembenahan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat. Isu-isu tersebut melanjutkan aspirasi yang disampaikan dalam aksi sebelumnya pada 20 Oktober 2026.

1. Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

BEM UI mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mahasiswa juga meminta penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab serta pemulihan ekosistem yang terdampak.

Mereka menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta sejumlah bencana ekologis di wilayah lain, termasuk Sumatera, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan mempertanyakan alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk persoalan yang mereka soroti. Menurut dia, penetapan status tersebut berkaitan dengan dasar hukum dan manfaat penanganan bencana.

Tuntutan ini menempatkan penanganan bencana ekologis sebagai salah satu agenda utama aksi. Mahasiswa menginginkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada dampak bencana, tetapi juga menyasar pihak yang terbukti bertanggung jawab dan perbaikan tata kelola lahan.

2. APBN Harus Berpihak kepada Rakyat

Tuntutan kedua berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BEM UI meminta anggaran negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.

Mahasiswa menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mereka mempertanyakan perencanaan dan tata kelola program tersebut serta menyampaikan kritik terhadap risiko penyalahgunaan anggaran.

Namora menilai program yang menggunakan dana publik harus dirancang dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kritik tersebut merupakan pandangan BEM UI terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap perlu dievaluasi.

Melalui tuntutan ini, mahasiswa mendorong transparansi penggunaan anggaran serta kebijakan ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat.

3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Perluas Akses Layanan Dasar

BEM UI juga mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan. Mahasiswa menilai akses terhadap pendidikan dan layanan dasar perlu diperluas agar dapat dijangkau masyarakat secara lebih merata.

Tuntutan tersebut tidak hanya menyangkut biaya kuliah. Mahasiswa juga menyoroti kebutuhan akan layanan dasar yang merata dan lapangan kerja berkualitas.

Pendidikan yang terjangkau dinilai penting untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah memastikan kebijakan pendidikan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses belajar.

4. Berantas KKN dan Benahi Penegakan Hukum

Sumber: harian disway dan sumber lainnya