Dewan Pers Nilai Siniar Forum Keadilan TV Memuat Fitnah soal Muktamar NU

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Dewan Pers menyatakan tayangan siniar Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV melanggar Kode Etik Jurnalistik. Tayangan yang menghadirkan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Lilur itu membahas tuduhan dugaan suap dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Penilaian tersebut tertuang dalam Risalah Penyelesaian Nomor 25/Risalah-DP/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026. Dewan Pers menilai tayangan itu memuat tuduhan negatif terhadap Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tanpa dukungan bukti yang memadai, bahkan menyebutnya mengandung unsur fitnah.

Kasus ini bermula dari pengaduan Gus Ipul melalui kuasa hukumnya terhadap dua tayangan Madilog yang terbit pada 12 dan 22 September 2026. Persoalan utamanya adalah tuduhan terkait dugaan praktik suap dan aliran dana dalam Muktamar NU yang dinilai disiarkan tanpa konfirmasi dan kesempatan klarifikasi yang setara kepada pihak yang dituduh.

Dalam risalah tersebut, Dewan Pers menyatakan Forum Keadilan TV tidak menunjukkan bukti-bukti memadai untuk mendukung tuduhan bahwa Gus Ipul terlibat dalam praktik suap di Muktamar NU.

Kuasa hukum Gus Ipul, Anom Surya Putra, menyebut penilaian Dewan Pers sebagai penegasan penting atas persoalan yang berkembang di ruang publik.

“Putusan Dewan Pers ini sangat jelas. Tuduhan yang disampaikan melalui siniar tersebut tidak didukung bukti memadai. Bahkan Dewan Pers secara tegas menilai tayangan itu sebagai fitnah karena menyiarkan tuduhan tanpa dasar,” kata Anom di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut Anom, tuduhan serius yang menyangkut nama baik seseorang, terlebih tokoh agama dan pimpinan organisasi, harus disertai bukti dan proses klarifikasi yang layak.

Ia mengingatkan agar tuduhan yang berulang kali disampaikan tidak serta-merta dianggap sebagai kebenaran. Pihak yang menyampaikan tuduhan, kata dia, harus mampu mempertanggungjawabkannya berdasarkan bukti.

Koordinator tim kuasa hukum Gus Ipul, Syamsul Huda Yudha, mengatakan Dewan Pers juga menemukan pelanggaran prinsip keberimbangan. Gus Ipul dinilai tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk memberikan klarifikasi sebelum tuduhan disiarkan.

Atas pelanggaran tersebut, Dewan Pers mewajibkan Forum Keadilan TV menghapus sebagian konten yang dipersoalkan, memberikan hak jawab secara proporsional, serta menyampaikan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat.

“Ini harus menjadi pelajaran bahwa kebebasan pers tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab. Kritik tentu boleh, tetapi fitnah tidak boleh mendapatkan tempat dalam kerja jurnalistik,” ujar Yudha.

Melanggar Tiga Pasal Kode Etik Jurnalistik

Risalah yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat itu menyatakan Forum Keadilan TV melanggar Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1 berkaitan dengan kewajiban wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam kasus ini, Dewan Pers menilai tayangan tersebut tidak memberikan ruang klarifikasi yang memadai kepada pihak yang dituduh dan tidak didukung bukti yang cukup.

Sumber: