Polemik Biaya POPDA XV Jatim 2026, Suryadi Minta Pemkot Malang Dialog dengan Atlet

MALANG, DISWAYMALANG.ID – Polemik biaya mandiri atlet pelajar Kota Malang untuk mengikuti POPDA XV Jawa Timur 2026 mendapat perhatian DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi meminta persoalan ini disikapi secara bijak. Dengan mengutamakan komunikasi dan penghargaan kepada atlet.

Menurut Suryadi, keterbatasan anggaran perlu dipahami. Namun, pemerintah tetap harus menghargai perjuangan atlet yang telah berlatih untuk membawa nama baik daerah.

“Kita tidak perlu langsung menyalahkan pemerintah secara sepihak. Tetapi, pemerintah juga harus menyampaikan kondisi tersebut dengan baik kepada atlet dan orang tua mereka,” ujar Suryadi kepada Disway Malang melalui WhatsApp, Minggu (11/10/2026).

Suryadi Minta Pemerintah Terbuka

Suryadi menilai polemik ini bukan sekadar persoalan biaya. Para atlet telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan diri, sehingga mereka juga layak mendapat perhatian dari pemerintah.

“Kekecewaan orang tua bukan semata-mata karena persoalan biaya. Ada harapan agar perjuangan anak-anak mereka mendapatkan perhatian dan apresiasi,” katanya.

Ia memahami kebijakan efisiensi berdampak pada anggaran kegiatan daerah. Meski demikian, pemerintah perlu menjelaskan keterbatasan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kekecewaan akibat komunikasi yang kurang tepat.

Disporapar Diminta Berdialog dengan Atlet

Suryadi meminta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang segera berdialog dengan atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, dan orang tua. Pertemuan itu diperlukan untuk mendengarkan keluhan, menjelaskan kondisi anggaran, serta mencari solusi.

“Pemerintah harus bertemu langsung dengan para atlet dan orang tua. Dengarkan apa yang mereka rasakan dan berikan apresiasi kepada mereka,” ujarnya.

Suryadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada atlet, pelatih, dan orang tua yang kecewa. Ia berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Perencanaan Anggaran Perlu Dievaluasi

Menurut Suryadi, evaluasi tidak cukup hanya menyasar anggaran. Pemerintah juga perlu memperbaiki koordinasi dengan cabang olahraga dan cara menyampaikan kebijakan kepada atlet serta keluarga mereka.

Ia meminta Disporapar menjadikan polemik POPDA sebagai momentum untuk membenahi perencanaan pembiayaan atlet. Dukungan moral juga harus tetap diberikan agar semangat atlet pelajar tidak luntur. “Tujuan kita sebenarnya sama, yakni ingin atlet Kota Malang berprestasi dan mengharumkan nama daerah,” pungkasnya.

Sumber: