Asep Kusdinar: Malang Raya Megapolitan Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID–Pemerintah tidak bisa sendirian mewujudkan Malang Raya sebagai kawasan megapolitan. Dunia usaha justru didorong mengambil posisi lebih besar sebagai penggerak investasi, inovasi, perdagangan, pariwisata hingga pengembangan ekosistem ekonomi kawasan.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar dalam Bincang Bisnis Bersama Dahlan Iskan yang digelar dalam rangka HUT ke-2 Disway Malang di Gedung Arjuno Bakorwil III Malang, Kamis (10/9/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas arah pengembangan Malang Raya Megapolitan.

Menurut Asep, megapolitan tidak boleh dipahami sebatas proyek pemerintah atau sekadar upaya menghubungkan Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Konsep tersebut harus menjadi ekosistem bersama yang mampu menggabungkan potensi ekonomi, memperkuat konektivitas dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Peserta Bincang Bisnis dengan Dahlan Iskan Membludak, Wujud Pengusaha Malang Antusias Berkolaborasi

“Posisi pemerintah sejak awal adalah sebagai agen pembangunan. Pemerintah mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mencapai tujuan utama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujar Asep.

Pengusaha Jangan Hanya Menunggu Pemerintah

Asep menegaskan, pembangunan kawasan dengan skala Malang Raya membutuhkan pembagian peran yang lebih jelas. Pemerintah tidak harus menjadi pelaksana seluruh agenda pembangunan, tetapi menciptakan ruang agar pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat dapat bergerak.

Pemerintah, kata dia, memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator sekaligus katalisator. Sementara dunia usaha dapat mengambil peran lebih besar dalam investasi, inovasi, perdagangan, industri, pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi.

“Megapolitan ini harus menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan. Solusinya adalah membangun megapolitan bersama para pihak, khususnya pihak yang paling berperan dalam menggerakkan perekonomian, yaitu pengusaha. Pemerintah memfasilitasi regulasinya,” jelasnya.

BACA JUGA:Malang Raya Menuju Megapolitan, PPM Manajemen Dorong Swasta Jadi Motor Pertumbuhan

Karena itu, Asep meminta dunia usaha tidak menempatkan diri hanya sebagai pihak yang menunggu kebijakan atau fasilitas pemerintah.

“Kalau kita bicara megapolitan, jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah menyiapkan regulasi dan memberikan ruang. Para pelaku usaha kemudian mengisi ruang tersebut dengan inovasi, investasi, dan aktivitas ekonomi,” katanya.

Dahlan Iskan ketika menjadi Host acara Bincang Bisnis yang diadakan oleh Disway Malang dalam rangkaian HUT ke 2 Disway Malang -agsant-diswaymalang.id

Pilar Megapolitan Tak Harus Dikerjakan Pemerintah

Menurut Asep, salah satu persoalan dalam pembangunan kawasan adalah keterbatasan pemerintah dari sisi kewenangan, mekanisme birokrasi, penganggaran dan kecepatan mengambil keputusan.

BACA JUGA:Malang Raya Menuju Megapolitan, Kadin Kabupaten Malang Dorong Kolaborasi Bisnis dan Digitalisasi

Sumber: