Rokok Ilegal di Malang Diburu, Ini Dampaknya ke DBHCHT dan Kesejahteraan Warga
Rokok ilegal di Malang terus diperangi karena berdampak pada penerimaan cukai. Kenali ciri 2P 2B dan manfaat DBHCHT bagi masyarakat. -prokopim pemkot batu--
MALANG, DISWAYMALANG.ID--Harga murah jangan sampai membuat masyarakat tergiur membeli rokok ilegal. Di balik selisih harga tersebut, terdapat persoalan penerimaan negara yang pada akhirnya berkaitan dengan manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi masyarakat.
Karena itu, mengenali ciri rokok ilegal menjadi langkah penting. Masyarakat juga memiliki peran untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk tembakau yang melanggar ketentuan cukai.
Pemerintah Kota Malang bersama Bea Cukai Malang terus menggencarkan edukasi melalui kampanye “Ayo Nawak! Stop Peredaran Rokok Ilegal!”. Sosialisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman warga sekaligus memperkuat pengawasan di lingkungan masyarakat.
Kenali Rokok Ilegal dengan 2P dan 2B
Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Masyarakat dapat mengenalinya melalui rumus 2P dan 2B. Pertama, Polos, yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kedua, Palsu, yakni rokok yang menggunakan pita cukai palsu.
Selanjutnya Bekas, yaitu penggunaan pita cukai yang sebelumnya telah dipakai. Terakhir Berbeda, yakni pita cukai tidak sesuai dengan jenis, golongan, atau peruntukan pabrik.
Pita cukai resmi juga memiliki sejumlah unsur pengaman. Karena itu, konsumen perlu lebih teliti ketika membeli produk hasil tembakau.
Tidak membeli rokok ilegal menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang paling sederhana. Langkah tersebut sekaligus membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat bagi pelaku industri yang menjalankan kewajibannya.
Rokok Ilegal dan Manfaat DBHCHT
Pemberantasan rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. Ada kepentingan masyarakat yang lebih luas karena penerimaan cukai turut menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah melalui DBHCHT.
Di Kota Malang, DBHCHT dimanfaatkan untuk berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, serta penegakan hukum.
Berdasarkan materi sosialisasi, pemanfaatan DBHCHT antara lain mencakup pembiayaan BPJS Kesehatan sekitar Rp17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp3 miliar, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekitar Rp9,3 miliar.
Dana tersebut juga digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di kawasan industri tembakau sekitar Rp3,8 miliar serta pelatihan keterampilan kerja sekitar Rp1,4 miliar.
Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor cukai dapat kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Mulai perlindungan sosial, layanan kesehatan, peningkatan keterampilan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Warga Punya Peran dalam Pengawasan
Peredaran rokok ilegal sulit diberantas hanya dengan mengandalkan operasi petugas. Informasi dari masyarakat dibutuhkan untuk membantu menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan masing-masing.
Karena itu, warga yang mengetahui indikasi peredaran rokok ilegal dapat menyampaikan informasi kepada Bea Cukai Malang melalui nomor pengaduan 0851-1747-7876.
Sumber: