Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkot Malang Raih Peringkat Pertama se-Jawa Timur

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID—Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meraih peringkat pertama di Jawa Timur dalam kategori pemenuhan data dan tindak lanjut temuan terkait pelaporan keuangan daerah.

Apresiasi tersebut diberikan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan sosialisasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 20 tentang Akuntansi Agrikultur di Surabaya, Kamis (27/8/2026).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Baihaqi mengatakan capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkot Malang dalam memenuhi kebutuhan data sekaligus menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

BACA JUGA:Gus Ipul, Gus Yusuf hingga Nusron Wahid Tereliminasi, 5 Nama Berebut Ketum PBNU 2026-2031

“Alhamdulillah, Kota Malang mendapatkan peringkat pertama kategori pemenuhan data dan temuan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,” ujar Baihaqi, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses pelaporan keuangan.

“Kota Malang ini memang selalu komitmen untuk memenuhi data-data terkait dengan pelaporan keuangan,” katanya.

Baihaqi menjelaskan, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah konsistensi Pemkot Malang dalam menggunakan sistem informasi pemerintahan untuk mendukung proses perencanaan hingga pelaporan keuangan.

Pemkot Malang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk proses perencanaan dan penatausahaan. Sementara pelaporan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Pemkot Malang, kata Baihaqi, tidak lagi menggunakan sistem ganda dalam proses tersebut. Penggunaan sistem yang terintegrasi dinilai dapat mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kota Malang ini juga dianggap sebagai pemerintah kota yang konsisten dalam menerapkan sistem SIPD di perencanaannya, kemudian sistem informasi keuangan daerah di keuangannya,” jelasnya.

BACA JUGA:Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031, Ikrar Patuhi Rais Aam, Konsolidasi Jadi PR Pertama

Ia menambahkan, penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah, mulai perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

Sumber: