Bupati Sanusi Hadiri Rakor KPK dan Kemendagri, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

 

KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID – Bupati Malang Sanusi menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026). Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rakor yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri itu diikuti kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari kabupaten/kota di Jawa Timur dan Bali.

Pemkab Malang Tunjukkan Komitmen Integritas

Sanusi hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr Ir Budiar MSi, Inspektur Kabupaten Malang, Kepala DPUPR, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Keikutsertaan jajaran Pemkab Malang menjadi wujud dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kemendagri Perkuat Pencegahan Korupsi

Rapat koordinasi dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Jawa Timur dan Bali.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat integritas sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, pembinaan kepada kepala daerah harus terus dilakukan mengingat masih terdapat sejumlah kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan Jawa Timur dan Bali menjadi klaster kedua dalam rangkaian nasional penguatan integritas yang dilaksanakan Kemendagri bersama KPK dan BPKP.

KPK Dorong Reformasi Birokrasi

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan rakor tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah.

Ia berharap setiap kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati Malang Sanusi duduk bersebalahan dengan Bupati Sidoarjo Subandi--Prokopim Kab.Malang

Sementara itu, Deputi BPKP Aryanto Wibowo menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai prioritas pembangunan.

Perkuat Reformasi Birokrasi

Sumber: