Zulhas Minta Waktu Sebulan Benahi Program MBG, Hasil Evaluasi Dilaporkan ke Prabowo

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu satu bulan untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam implementasinya. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar penentuan kebijakan lanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu salah satunya membahas evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG.

Menurut Zulhas, pemerintah akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk merapikan tata kelola sekaligus menindaklanjuti berbagai dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.

"Mengenai MBG, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk merapikan tata kelola MBG," ujar Zulhas.

Selama masa evaluasi, pemerintah akan menghimpun seluruh temuan dari berbagai daerah. Setelah proses kajian selesai, hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memperoleh arahan mengenai langkah berikutnya.

"Langkah-langkah berikutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk diputuskan seperti apa kebijakan akhirnya. Kami akan mendalami semuanya selama satu bulan ke depan," tambahnya.

Zulhas mengungkapkan, persoalan yang ditemukan bukan hanya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran. Pemerintah juga menemukan masih banyak titik penerima manfaat yang telah ditetapkan, namun belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia makanan.

Menurutnya, terdapat sejumlah lokasi yang sudah siap menerima manfaat, tetapi fasilitas pendukungnya belum tersedia. Ada pula SPPG yang masih dalam tahap pembangunan sehingga distribusi makanan belum dapat berjalan optimal.

"Masih banyak persoalan, mulai dari penyalahgunaan hingga titik penerima yang belum memiliki SPPG. Semua itu akan kami petakan sebelum dilaporkan kepada Presiden," jelas Zulhas.

SPPG merupakan unit pelaksana yang bertugas mengelola dapur sekaligus mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Program MBG sendiri menyasar peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain persoalan tata kelola, rapat terbatas juga membahas kecukupan anggaran Program MBG. Presiden Prabowo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung kembali apakah alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per penerima sudah mencukupi kebutuhan di lapangan.

Saat ini biaya bahan baku makanan untuk peserta didik PAUD hingga kelas III SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara siswa kelas IV SD hingga SMA memperoleh alokasi bahan baku Rp10.000 per porsi. Nilai tersebut belum mencakup biaya operasional maupun fasilitas pendukung.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi dikaji secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait penyesuaian anggaran.

"Beliau mengatakan, apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan dikaji. Kalau memang belum cukup, berapa angka yang ideal," kata Agustina.

 

Hasil evaluasi selama satu bulan ke depan akan menjadi dasar penyempurnaan Program MBG di berbagai daerah sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan.

Sumber: harian.disway.id