Target PBB-P2 Kota Batu Semester I Baru Terpenuhi 12 Persen, Ini sebabnya
Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan di Kota Batu -Sholeh-Diswaymalang.id
BATU, DISWAYMALANG.ID-Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batu masih lesu. Hingga pertengahan 2026, capaian PBB-P2 jauh tertinggal dari target tahunan.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu menunjukkan, hingga akhir Juni 2026 setoran PBB-P2 baru terkumpul Rp6,6 miliar. Jumlah itu merosot Rp2,8 miliar dibanding semester I 2025 yang sudah mencapai Rp9,4 miliar.
Padahal target PBB-P2 yang dibebankan Pemkot Batu tahun ini cukup besar, yakni Rp53,6 miliar. Dengan begitu, realisasi 6 bulan pertama baru memenuhi sekitar 12 persen dari total target.
BACA JUGA:Wujudkan Kota Kreatif, Pemkot Batu Ajak Masyarakat Ikut Penilaian Mandiri KaTa Kreatif 2026
Kepala Bapenda Kota Batu M Nur Adhim menyebut penurunan tersebut bukan karena penagihan lemah. Ia menyebut masyarakat atau Wajib Pajak memang punya kebiasaan membayar di waktu-waktu tertentu.
"Wajib pajak biasanya menunggu ada program pemutihan atau bebas denda. Begitu program itu keluar, baru ramai-ramai bayar lewat bank persepsi," katanya Jumat, (10/7/2026).
Adhim menegaskan, berbeda dengan pajak daerah lainnya yang disetorkan rutin, PBB-P2 umumnya dibayar setahun sekali. Karena itu capaian semester I belum bisa jadi patokan akhir.
"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pembayaran besar-besaran baru terjadi di semester II. Apalagi kalau sudah dekat jatuh tempo atau ada kebijakan keringanan denda," jelasnya.
Menurut Adhim, masalah lain adalah tingkat kepatuhan. Saat ini kepatuhan bayar PBB di Kota Batu baru sekitar 70 persen. Artinya masih ada 30 persen SPPT yang menunggak setiap tahun. Sehingga piutang PBB-P2 menjadi yang paling besar di antara pajak daerah lain. Tunggakan lama terus menumpuk.
BACA JUGA:Mengenal Destinasi Wisata Edukasi Sejarah di Kota Batu
"Piutang PBB memang paling tinggi karena selalu ada akumulasi. Biasanya masyarakat baru melunasi saat mau jual beli tanah dan butuh syarat BPHTB," terang Adhim.
Meski begitu, Bapenda tetap yakin target Rp53,6 miliar bisa dikejar. Alasannya, pola penerimaan PBB selalu melonjak di paruh kedua tahun seiring naiknya kesadaran warga dan adanya insentif dari pemerintah.
Sumber:
- Share:
