Optimalisasi Perguruan Tinggi sebagai Hub Kolaborasi Dunia Global dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

PERATURAN Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjabarkan visi presiden dalam mencapai tujuan pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Tujuan besar kita adalah menjadi negara maju yang diakui secara global. Untuk mencapainya, tantangannya sangat besar. Salah satu kunci menjawab tantangan tersebut adalah tersedianya sumber daya manusia unggul. Dalam hal ini, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berperan penting.

Adapun kompleksitas pendidikan tinggi saat ini antara lain sekitar 2.840 perguruan tinggi di Indonesia. Terdiri dari 127 PTN dan 2.713 PTS. Ditambah 31 pendidikan kedinasan dari 11 Kementerian/Lembaga. Banyaknya perguruan tinggi tersebut hanya ditopang oleh sekitar 303 ribu dosen. Dan, hanya 12 ribu atau 4% yang bergelar professor. Serta 25% bergelar doktor. Mereka melayani sekitar 9,95 juta mahasiswa. Tersebar di 38 provinsi dan 515 kabupaten/kota.

Kondisi tersebut tentu menimbulkan masalah di berbagai sektor. Salah satunya keterserapan lulusan dalam dunia usaha maupun dunia industri. Yang masih didominasi usaha menengah dan usaha kecil sebesar lebih dari 60-70 juta (kurang lebih 60%). Sementara usaha menengah 1,9 juta, usaha besar 40 ribu, dan perusahaan multinasional hanya 4-5 ribu.

Ilustrasi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UB (kini menjadi Fakultas Sains, Teknologi dan Matematika). --dok. UB--

Isu dan Program Strategis

Kondisi di atas memunculkan beberapa isu strategis sekaligus dampak dan program strategis sebagai solusi, antara lain sebagai berikut:

1. Fragmentasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Riset, Inovasi, dan Data Nasional

Kondisi eksisting saat ini yakni masih terdapatnya fragmentasi data secara nasional. Seperti data dosen, mahasiswa, riset, inovasi, angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, industri, hilirisasi, potensi daerah, pangan, kemiskinan, serta pertahanan dan keamanan.

Hal tersebut bisa menimbulkan kesalahan atau kurang presisi dalam mengambil keputusan untuk menyelsaikan masalah. Juga, memunculkan kemungkinan besar adanya tumpang tindih data. Sehingga akan mengakibatkan adanya duplikasi program. Juga, banyak platform yang berjalan secara parsial, seperti PDDikti, BIMA, SISTER, sistem BRIN, LPDP, ESDM, serta di PT dan K/L

Salah satu rekomendasi dari permasalahan ini bisa dibangun suara National Integrated Data System (NIDS) sebagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Juga, adanya satu leading sector yang punya otoritas untuk mengelola secara transparan antara kementerian/lembaga.

Prof Ir Sukir Maryanto SSi MSi PhD, penulis. -dok. pribadi--

2. Transformasi Digital dan AI

Dunia saat ini berkembang sangat pesat dengan adanya teknologi Artificial Intellegence (AI) yang dilahirkan dari bidang matematika algoritma. Dulu tidak terbayangkan akan adanya perkembangan AI yang nyaris bisa melakukan banyak hal yang dilakukan manusia. Negara kita termasuk yang ketinggalan dalam bidang AI dan implementasi digital pada berbagai sektor.

Ketimpangan ini sudah kita rasakan. Terutama karena kita harus bersaing dengan dunia internasional yang telah lebih dulu mengembangan AI dan aplikasi digital. Dampak dari ketinggalan ini terlihat dengan tata kelola kita yang kurang dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam memberikan solusi atau suatu keputusan. Apalagi dengan kondisi data dan sistem yang parsial.

Permasalahan di atas juga disebabkan oleh kurikulum kita yang belum familiar dengan AI dan sistem digital. Sehingga salah satu solusinya, perlu tata kelola atau sistem yang digunakan atau dikembangkan di negara kita. Tidak luput juga di kementerian/lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Dampak tersebut bisa diminimalisasi dengan dirancangnya kurikulum AI dan transfromasi digital dalam platform-platform yang saat ini dijalankan secara parsial. Juga bisa dengan menerapkan AI dalam transformasi digital. Agar bisa meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kekuratan penyelesaian suatu masalah yang berbasis data. Melengkapi NIDS dengan penerapan AI dan new era digital system.

3. Ketimpangan Mutu Antar-Perguruan Tinggi

Kondisi eksisting adanya perbedaan status perguruan tinggi (Satker, BLU, dan PTNBH) sangat nyata. Juga, perbandingan antara PTN dan PTS yang sangat tidak berimbang. Ditambah distribusi yang tidak merata. Hampir 60% perguruan tinggi (PT) yang berkualitas ada di Pulau Jawa.

Sumber: