Bansos Bakal Diubah Jadi Bantuan Tunai Rp5,4 Juta per Penerima Manfaat

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Bantuan sosial (bansos) tidak lagi disalurkan dalam bentuk barang, namun melalui transfer tunai langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Nilainya rata-rata Rp5,4 juta per orang. Skema baru tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus memastikan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan di Istana Negara, Selasa, 9 Juni 2026, dikutip Harian Disway.

Perubahan skema bansos tersebut akan ditopang oleh pemanfaatan teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI) yang digunakan untuk memetakan dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih akurat.

BACA JUGA:Cara Cek Desil Bansos 2026 dan Pencairan PKH Tahap 1, Begini Rincian Kategorinya!

Pemerintah menilai pemanfaatan AI akan membantu memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Menyiapkan Sistem Identitas Digital Tunggal

Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sistem identitas digital tunggal atau digital single ID yang akan menjadi basis penyaluran seluruh bantuan sosial dan program transfer tunai langsung.

"Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada single digital single ID yang akan diberikan semua bansos atau direct cash transfer itu akan target," ungkapnya.

Selain meningkatkan akurasi data penerima, sistem baru tersebut diyakini mampu menciptakan efisiensi anggaran dalam jumlah besar karena seluruh proses penyaluran dapat dipantau secara digital.

BACA JUGA:Mensos Gus Ipul: Bansos PKH Rp6 T Cair Januari-Maret, Bisa Bantu Penerima Manfaat Jalani Puasa

Data yang terkumpul juga disebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tertentu memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi teknologi," jelas Luhut.

Menurutnya, integrasi data sosial, ekonomi, dan identitas digital akan membuat pemerintah memiliki basis informasi yang lebih lengkap dalam menyusun kebijakan.

BACA JUGA:Khofifah Salurkan Bansos Rp7 M untuk Ribuan Penerima Manfaat di Kabupaten Malang

Sumber: