Ekonom Ingatkan Risiko Krisis karena Pemerintah Stabilkan Rupiah dengan Instrumen Utang

Minggu 07-06-2026,18:29 WIB

Reporter: |

Editor: Mohammad Khakim

Ekonom Ingatkan Risiko Krisis karena Pemerintah Stabilkan Rupiah dengan Instrumen Utang

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara memperingatkan risiko pembengkakan utang pemerintah dengan strategi imbal hasil SBN dan SRBI dalam upaya menstabilkan rupiah-Bhim Yudhistira for Harian Disway ---

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan langkah pemerintah yang menggunakan instrumen utang untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah itu akan membuat pemerintah berfokus pada penambahan bunga utang yang harus dibayarkan dalam setiap obligasi. Hal itu membuat Indonesia berisiko terjebak dalam krisis utang.

“Krisis yang tadinya adalah krisis dari sisi mata uang, bukan direspons dengan perbaikan tata kelola anggaran, tapi justru bermain di bunga surat utang,” kata Bhima dikutip Harian Disway, Sabtu malam.

Untuk diketahui, Surat utang (obligasi) berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bakal jadi instrumen untuk menciptakan aliran uang masuk (net inflow) berupa valuta asing ke pasar Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan pasar modal, juga menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sudah menyentuh angka Rp18.000 per 1 dolar AS.

Masalahnya, menurut Bhima, bunga utang yang ditanggung pemerintah tahun 2026 saja sudah sangat tinggi, yakni Rp600 triliun. “Nantinya bunga utang ini akan menjadi beban bagi APBN, bukan hanya tahun anggaran 2026/2027, tapi seterusnya,” katanya.

Jika bunga utang terus membengkak, Bhima mengatakan akan sulit untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Belum lagi risiko penurunan rating utang Indonesia. Bhima menyebut beberapa lembaga internasional pemeringkat utang seperti Fitch Ratings dan Moody’s memberikan sinyal bahwa tata kelola utang Indonesia sudah tidak sehat.

Salah satu indikatornya adalah beban bunga terhadap penerimaan pajak, misalnya, sudah di atas batas aman, yakni 15 persen. Jika bunga utang makin dinaikkan, rasio beban utang terhadap penerimaan negara akan makin berat. “Indonesia bisa di-downgrade nanti rating surat utangnya,” jelas Bhima.

Harusnya, kata Bhima, pemerintah membenahi berbagai isu tentang tata kelola negara, seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai isu-isu politik seperti militer yang masuk ke ranah sipil, hingga isu tentang independensi Bank Indonesia.

“Kalau begini caranya, saya khawatir akan membuat rupiah makin tertekan ke depannya, jadi tidak akan menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.

Dua Strategi Utama Laohan Laju Pelemahan Rupiah

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan, Wakil Ketua DPR RI, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di gedung DPR pada Sabtu, 6 Juni 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pihaknya sepakat untuk menerapkan dua strategi utama untuk menahan laju pelemahan rupiah.