Tengah Dikaji! Rencana Pemerintah Mulai April 2026: ASN WFA, Sekolah Kembali Daring

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Tengah dikaji penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga penyesuaian metode pembelajaran daring mulai April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi energi di sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan umum.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

BACA JUGA:Antisipasi Krisis BBM Akibat Perang, Pemerintah Pertimbangkan WFH dan Empat Hari Kerja dalam Seminggu

5 Strategi Efisiensi Energi

Rencana kebijakan efisiensi energi ini dibahas dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) penghematan BBM yang digelar secara daring. Pemerintah memastikan kebijakan tidak akan mengganggu kualitas layanan publik maupun proses pembelajaran.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama, yaitu penerapan kerja fleksibel bagi ASN (WFA), optimalisasi penggunaan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, efisiensi energi di gedung perkantoran, serta penyesuaian sistem pembelajaran daring dan luring.

Meski demikian, kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik tetap akan dilakukan secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan.

BACA JUGA:Pasokan Energi Terisi Ulang Jelang Idulfitri, 2 Kargo LPG Impor dari Australia Tiba Pekan Ini

Sekolah Daring Kembali Jadi Opsi

Pemerintah juga mengkaji berbagai aspek teknis jika pembelajaran daring kembali diterapkan, termasuk dampaknya terhadap distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi siswa juga menjadi perhatian, agar kebijakan tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan.

Kebijakan efisiensi energi ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai kunci utama implementasi.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.

BACA JUGA:Anggaran Riset Kampus Ditambah Rp4 T dari APBN, Fokus Riset Kejar Swasembada Pangan-Energi

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu akan memuat kondisi konsumsi energi di sektor pembangunan manusia serta rekomendasi kebijakan penghematan dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait.

Dengan skema ini, pemerintah berharap efisiensi energi nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan publik maupun pendidikan di Indonesia.

Sumber: