Gerakan Pangan Murah Menyasar 57 Kelurahan selama Ramadan di Kota Malang
Gerakan Pangan Murah Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan--
BLIMBING, DISWAYMALANG.ID—Pemerintah Kota Malang memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menahan gejolak harga kebutuhan pokok menjelang dan selama bulan Ramadan 2026. Program ini direncanakan berlangsung secara bergilir di 57 kelurahan di seluruh wilayah Kota Malang.
Gejolak harga pangan yang diprediksi muncul di awal Ramadan mendorong pemerintah daerah untuk mengintensifkan intervensi pasar. GPM menjadi salah satu instrumen pengendalian harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat dijangkau warga dengan harga yang lebih terjangkau.
BACA JUGA:Filkom UB Gelar Orientasi Pendidikan Pascasarjana Semester Genap 2025/2026
Saat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang telah rutin menyelenggarakan GPM setiap Jumat di halaman kantor Dispangtan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing. Namun selama Ramadan, pelaksanaan digelar setiap hari di lokasi berbeda untuk menjangkau seluruh kelurahan.
Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan pelaksanaan program melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang bekerja sama dengan beberapa mitra, antara lain Bulog, Bank Indonesia, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), serta perangkat daerah terkait.
BACA JUGA:Lahan Sawah Dilindungi di Kota Malang Tak Sesuai Data Riil, Pemkot Siapkan Revisi RTRW
“Fokus kami dua hal yakni memastikan stok pangan aman dan harga tetap terjangkau, serta aksesnya dekat dengan masyarakat,” ujar Slamet, Senin (9/2).
Dalam GPM, warga akan dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Komoditas yang disediakan antara lain beras, gula, telur, minyak goreng, tepung, dan produk hortikultura seperti cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih.
Untuk menjaga pemerataan manfaat program, pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua sak ukuran lima kilogram per orang. Selain itu, pemerintah daerah memberikan subsidi pada biaya distribusi untuk menekan harga jual sehingga selisih harga dengan pasar berkisar antara Rp 500 sampai Rp 4.000 per komoditas.
BACA JUGA:Pemerintah Nonaktifkan 13,5 Juta PBI BPJS pada 2025, 87 Ribu Sudah Reaktivasi
Program Gerakan Pangan Murah ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama Ramadan tanpa memberatkan daya beli.
Sumber:
