Bansos Rawan Salah Sasaran, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Kebut Pemutakhiran Data Warga

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID—Pemerintah Kota Malang memperketat penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menggenjot pemutakhiran data warga miskin dan rentan. Langkah ini dilakukan menyusul potensi ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak lagi sesuai kondisi riil di lapangan.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menegaskan, akurasi data menjadi faktor krusial agar bansos benar-benar diterima warga yang berhak.

“Kalau datanya tidak mutakhir, bantuan bisa salah sasaran. Itu yang sedang kami benahi,” tegas Donny, Senin (12/1)

Pemutakhiran dilakukan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikombinasikan dengan verifikasi lapangan melalui musyawarah kelurahan (muskel). Proses ini melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk memastikan perubahan kondisi ekonomi warga tercatat dengan benar.

BACA JUGA:Jangan Asal Simpan! Inilah Trik agar Sayuran Tetap Renyah seperti Baru Dibeli

Menurut Donny, dinamika sosial seperti pindah domisili, perubahan status pekerjaan, hingga kondisi ekonomi pascapandemi membuat data bansos harus terus diperbarui secara berkala.

“Data kemiskinan itu sangat dinamis. Hari ini masuk kategori rentan, besok bisa sudah tidak. Karena itu, pembaruan tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Dinsos-P3AP2KB juga menyoroti masih ditemukannya ketidaksinkronan data antara basis data pusat dan kondisi aktual di daerah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan bantuan diterima warga yang tidak lagi memenuhi kriteria, sementara warga yang membutuhkan justru terlewat.

BACA JUGA:Purple Hyacinth, Bunga Ungu Beraroma Kuat dengan Sejarah, Makna, dan Pesona Abadi

Untuk mencegah hal tersebut, Dinsos memperkuat kolaborasi lintassektor dengan kelurahan dan perangkat daerah lain, agar satu data dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam berbagai program intervensi sosial.

“Target kami jelas, bansos harus tepat sasaran. Bukan sekadar tersalurkan, tapi benar-benar berdampak,” kata Donny.

Pemutakhiran data ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Malang dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial sepanjang 2026. Pemerintah berharap, dengan basis data yang akurat, setiap kebijakan bantuan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.

Sumber: