79 Ribu Orang Di-PHK Sepanjang 2025, DPR: Itu Gambaran Tekanan Ekonomi, Pemerintah Harus Segera Bertindak

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–DPR memperingatkan pemerintah segera bertindak atas fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) 79.302 pekerja selama periode Januari-November 2025. PHK terjadi akibat perlambatan ekonomi nasional yang tertahan di level 5 persen.

“Ini bukan sekadar data statistik, tetapi gambaran nyata tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja dan dunia usaha,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto pada Jumat, 26 Desember 2025.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tren kenaikan PHK di berbagai sektor ini dipicu oleh melemahnya performa ekonomi selama sepuluh bulan pertama tahun 2025.

Edy Wuryanto, anggota Komisi Komisi IX DPR RI --disway.id

Edy Wuryanto memperingatkan, tanpa adanya perbaikan kebijakan dari pemerintah, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan berpotensi terus bertambah hingga akhir 2025 dan berlanjut ke tahun 2026. Mencerminkan tekanan nyata bagi dunia usaha serta tenaga kerja.

Edy menjelaskan sektor pengolahan (manufaktur) menjadi penyumbang terbesar PHK, disusul sektor perdagangan dan pertambangan. Salah satu pemicu utama adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka arus impor secara luas.

 

Dampaknya produk lokal, terutama di sektor tekstil, alas kaki, dan industri padat karya, kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan diminati pasar domestik.

Selain itu, penurunan upah riil pekerja sejak 2018 hingga 2024 seperti dicatat Bank Dunia, telah menekan daya beli buruh. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 yang hanya 4,89 persen atau masih di bawah 5 persen.

“Daya beli yang melemah berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, menekan produksi, dan berujung pada PHK lanjutan,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Ribuan Buruh Bersiap Mengadakan Demonstrasi Menuju Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu 24 Desember 2025-Istimewa ---

Edy juga menyoroti masih tingginya biaya produksi. Kondisi ini membuat harga barang dan jasa tidak kompetitif sehingga produk sulit terserap pasar dan dunia usaha terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja.

Menurut Edy, pertumbuhan ekonomi yang lemah turut memengaruhi pembukaan lapangan kerja dan keberlangsungan usaha. Iklim investasi yang belum membaik menyebabkan jumlah lapangan kerja baru, khususnya formal, sangat terbatas. “Pemerintah harus segera memetakan persoalan PHK ini dan mengambil langkah konkret,” tuturnya.

Legislator PDIP Dapil Jawa Tengah III itu mendorong revisi Permendag Nomor 8 tahun 2024. Menurutnya perlu pembatasan impor agar tidak mematikan produk lokal, penurunan suku bunga perbankan untuk mendukung industri padat karya, pemberian insentif pajak dan harga energi, serta perpanjangan stimulus ekonomi seperti PTKP di angka Rp10 juta.

Sumber: